Pengadaan Helikopter serbu Apache untuk TNI-AD batal

AH-1W Firing Hellfire Missile

Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiyantoro mengatakan, saat ini Korea Selatan (Korsel) menjadi salah satu negara yang memiliki komitmen tinggi untuk melakukan kerjasama pertahanan dengan RI. Terlebih Korsel juga menyatakan kesediaannya untuk melakukan alih teknologi terhadap pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Kerjasama pertahan dengan Korsel ini setidaknya sudah dirintis sejak 1993 lalu," kata Purnomo dalam raker dengan Komisi I DPR, di gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (7/12).

Purnomo menjelaskan, kerjasama nyata yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini antara pemerintah RI dan Korsel adalah untuk memproduksi pesawat tempur jenis KFX dan IFX. Tipe pesawat tempur ini merupakan generasi 4,5 atau lebih muda diatasnya F-16 dari AS dan Sukhoi dari Rusia yang keduanya merupakan pesawat tempur generasi keempat.

"Ini adalah salah satu langkah konkret dalam kerjasama dengan Korsel dalam pengadaan pesawat tempur bersama untuk segera diwujudkan pada masa ke depannya," jelas Purnomo.

Penjajakan kerjasama lainnya dengan Korsel adalah pengadaan kapal selam. Namun, Purnomo mengatakan, hal ini masih dalam tahap awal dan perlu pendalaman pembahasan.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPR yang memimpin rapat Tubagus Hasanuddin mengatakan, terkait rencana produksi bersama pesawat KFX dengan Korsel, sejauh ini DPR belum pernah mendapat penjelasan secara mendalam dan resmi. "Karena itu Komisi I DPR meminta masalah ini perlu dibahas secara rinci dan pendalam," ujarnya.

Hasanuddin menambahkan, Komisi I DPR juga perlu meminta penjelasan dalam pengadaan alutsita lainnya. Seperti terkait rencana pengadaan tank Leopard buatan dari Jerman yang akan dibeli dari Belanda dalam kondisi bekas. Termasuk soal pengadaan helikopter serbu Apache buatan AS yang tidak jadi karena terkait alasan tertentu. Dan kemudian helikopter serbu Apache ini akan digantikan dengan helikopter serbu super cobra kerjasama antara PT DI dan Belgia.

"Jadi Komisi I DPR berharap penjelasan tertulis dalam rapat berikutkan dengan penjelasan secara menyeluruh dan detail," pinta Hasanuddin.

Jurnal Parlemen