Garda Terdepan dan Benteng Terakhir: Sebuah Filosofi Strategi Militer Kombinasi Konvensional & Inkonvensional

Oleh: Khairil Azmi, B.Eng., M.IScT., Direktur Eksekutif TANDEF

“Di dalam sidang-sidang Dewan Siasat Militer pada bulan-bulan sebelum Belanda menyerang, telah saya bentangkan pendapat saya, bahwa apabila Belanda menyerang, maka dia akan berusaha untuk menghancurkan kekuatan kita pada tahapan pertama dari peperangan. Dengan meminjam istilah Clausewitz, saya jelaskan bahwa Belanda akan berusaha menjalankan vernichtung (penghancuran) terhadap kekuatan kita dalam waktu yang singkat. Pada tahapan pertama ini, kita harus menghindarkan diri dari vernichtung, dan sesudah itu kita harus berusaha untuk menghabiskan kekuatan musuh dan mematahkan kemauannya untuk melanjutkan perang dalam suatu perjuangan yang lama. Dengan meminjam istilah yang berasal dari seorang penulis sejarah militer bangsa Jerman, yakni Hans Delbruck, saya jelaskan bahwa rencana vernichtung dari pihak Belanda harus kita hadapi dengan rencana ermattung (penjemuan). Untuk itu, kita harus menyusun daerah-daerah pertahanan yang kecil dan besar yang masing-masing mengandung syarat-syarat guna melanjutkan perjuangan, sekalipun umpamanya daerah-daerah itu terpisah dari pusat atau dari daerah-daerah lain. Daerah-daerah pertahanan itu kita sebut Wehrkreise.” (T.B.Simatupang, "Laporan dari Banaran: Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan", Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1981, halaman 43.)

Kutipan tulisan Pak T.B.Simatupang tentang Agresi Militer Belanda II di atas merefleksikan bukan hanya sebuah pelajaran penting dari sudut pandang ilmu kemiliteran, melainkan sebuah pengalaman sejarah yang faktual dari bangsa ini, tentang bagaimana sebuah kekuatan defensif konvensional yang inferior harus bersikap manakala menghadapi kekuatan agresor konvensional yang lebih superior. Rencana ermattung (penjemuan) tersebut di atas mencuat setelah sebelumnya kita belajar dari kegagalan ketika membendung Agresi Militer Belanda I kurang lebih satu setengah tahun sebelumnya, dimana Belanda kita hadapi dengan konsep konvensional vs konvensional, yang ternyata terbukti tidak efektif mengingat kekuatan militer konvensional kita di masa itu inferior terhadap kekuatan militer Belanda yang serba modern, lengkap dan terlatih. Konvensional inferior vs konvensional superior tentunya akan dimenangkan konvensional superior secara teknis militer.

Oleh karena itulah, dalam menghadapi serangan Belanda berikutnya yang kelak dinamakan Agresi Militer Belanda II itu, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, TNI tidak menghadapi Belanda dengan konvensional vs konvensional, melainkan dengan inkonvensional vs konvensional. Bila dianalogikan kepada sebuah palu dan batu, maka konvesional vs konvensional adalah membiarkan si batu menerima hantaman si palu. Apabila si palu ternyata lebih kuat daripada si batu, tentu saja si batu akan hancur. Sedangkan inkonvensional vs konvensional adalah menghindarkan si batu dari hantaman si palu, sambil memikirkan cara lain bagaimana agar justru batu nanti berhasil melemahkan atau bahkan menghancurkan si palu.

Keampuhan Inkonvensional vs Konvensional dalam Kontra Agresi Militer Belanda II

Agresi Militer Belanda II yang dilancarkan oleh Belanda atas sisa wilayah RI pada tanggal 19 Desember 1948 tampak sangat terilhami oleh blitzkrieg-nya Jerman serta operasi-operasi lintas udara Sekutu dalam PDII. Selain unsur pendadakan, koordinasi yang solid antara komponen penyerang tiga matra terlihat jelas. Tidak ada penitikberatan pada kekuatan tank saja misalnya, atau pada kekuatan pesawat udara saja, maupun pada satuan-satuan infanteri saja, melainkan seluruh komponen serangan saling mendukung satu sama lain, membentuk suatu komposisi invasi konvensional yang mematikan. Pendadakan dari udara melalui serangan udara yang mendahului penerjunan unsur para, yang kemudian diikuti oleh merangseknya kekuatan darat dikawal unsur-unsur lapis baja di perbatasan-perbatasan wilayah RI-Belanda di Garis Van Mook, serta pendaratan unsur marinir di pantai-pantai, menunjukkan kesiapan Belanda yang luar biasa untuk menjalankan sebuahvernichtung (penghancuran) tadi. Andai TNI harus berhadapanforce-on-force terhadap kekuatan ini, niscaya TNI akan menanggung kerugian besar.

Atas instink keprajuritan para pimpinan TNI, khususnya Panglima Besar Jenderal Sudirman, jauh-jauh hari sebelum terjadinya Agresi Militer Belanda II ini, sudah disusun suatu strategi besar untuk menghadapi agresi Belanda. Belajar dari Agresi Militer Belanda I, maka TNI sudah menyusun suatu rancangan perlawanan yang unik, yakni tidak akan menghadapi serangan lawan secara force-on-force, melainkan menghindar, meminimalisir kerugian, menyelamatkan kekuatan TNI seutuh mungkin ke luar kota, agar kekuatan yang masih utuh itu nantinya dapat menghantam balik, melancarkan counter-offensive secara sporadis dan gerilya dalam jangka waktu yang berkepanjangan (war of attrition), dengan tujuan agar musuh mengalami demoralisasi.

Sehingga, tidak mengherankan bila Belanda sempat berbesar hati dan “menyangka” telah mencapai sukses besar dalam hari-hari pertamanya pada Agresi Militer Belanda II karena mereka dapat menguasai ibukota Yogyakarta dan kota-kota penting lainnya dengan terlalu mudah, hampir tanpa perlawanan yang berarti. Padahal realitanya, TNI memang sengaja tidak melayani Belanda secara force-on-force, malah berhasil menghindarkan diri dari upaya vernichtung Belanda, dan justru bersiap melakukan serangan balik dalam komposisi kekuatan yang utuh tanpa cacat (intact).

Strategi ermattung ini tertuang dalam Perintah Siasat 1 Panglima Besar Angkatan Perang Letnan Jenderal Sudirman yang sudah dirancang jauh-jauh hari (12 Juni 1948) sebelum Agresi Militer Belanda II (19 Desember 1948). Guna persiapan menghadapi Agresi Militer Belanda II yang menurut intuisi Panglima Besar sendiri serta para pimpinan Angkatan Perang akan terjadi dalam waktu yang tidak lama lagi, disusunlah suatu strategi besar counter-offensive yang bersifat inkonvensional asimetrik dalam bentuk perang gerilya.

Secara gamblang, Perintah Siasat 1 itu sangat tercermin dalam perintah masing-masing Panglima Divisi/Gubernur Militer kepada jajaran tempurnya di hari H Agresi Militer Belanda II. Misalnya, Panglima Divisi/Gubernur Militer Jawa Timur Kolonel Sungkono melalui studio RRI Kediri pada tanggal 19 Desember 1948 pukul 20.00 mengamanatkan:

“Di dalam tingkat pertama, setiap kesatuan mengikhtiarkan dengan sepenuh tenaga jangan sampai dapat dihancurkan oleh musuh. Tujuan paling utama adalah selekas mungkin mundur ke luar kota, menghindari pertempuran-pertempuran terbuka dan dengan “langkah seribu” membangun kantong-kantong gerilya. Kekuatan kita terletak kepada peperangan gerilya yang lama, yang menghabiskan tenaga dan keseksamaan musuh. Kelemahan musuh justru terletak kepada keharusan untuk memperoleh kemenangan dengan cepat, dan karena itu dia tidak akan mampu menghadapi perang gerilya yang luas dalam rangka pertahanan rakyat semesta. Perlawanan kita harus dititikberatkan kepada perang gerilya yang lama. Sebaliknya, Belanda berusaha menghindarinya, karena itu mereka menekankan kegiatannya kepada penghancuran TNI. Dan kita justru harus menghindari strategi yang demikian itu.”

Keuntungan dari gerilya adalah, inisiatif dan momentum serangan selalu ada di pihak kita. Kita dapat dengan bebas menyerang lawan di mana saja dan kapan saja ruang dan waktu mengizinkan, sehingga secara psikologis musuh akan senantiasa merasa terancam dan tertekan karena tidak dapat memprediksi secara pasti kapan dan dimana mereka akan diserang. Dalam jangka panjang, musuh akan lelah dan moralnya akan runtuh, karena merasa harus tegang dan waspada setiap saat. Kewaspadaan setiap saat yang berlebihan ini jelas menguras tenaga dan konsentrasi.

Keunggulan lainnya yang terpenting adalah, perimbangan kekuatan antara kita dengan musuh dalam skala besar menjadi tidak penting lagi. Yang menjadi penting adalah perimbangan kekuatan dalam skala kecil, yakni skala lokal tatkala serangan gerilya dilancarkan. Misalkan, kekuatan 1 divisi lawan yang menerapkan perang konvensional menjadi tidak terlalu hebat dibandingkan hanya kekuatan 1 batalyon yang menerapkan perang inkonvensional. Sebab kenapa, 1 divisi ini tentunya akan dipisah-pisah, tidak akan terkumpul di satu titik saja. Dalam sistem konvensional, setelah okupasi selesai dilakukan, kekuatan yang besar ini harus disebar untuk efektifitas kontrol wilayah yang terokupasi. Misalnya, tidak mungkin 1 divisi ini berkumpul di Yogyakarta saja, sedangkan Sleman, Bantul, Wates, Wonosari dll dibiarkan tak terkontrol. Nah, setelah kekuatan 1 divisi ini dipecah-pecah sesuai konsep konvensional, dia menjadi kekuatan-kekuatan kecil yang siap dilahap oleh kekuatan inkonvensional yang bergerak terus secara mobile.

Dengan strategi ermattung yang diterapkan TNI, Belanda hanya mampu secara efektif menguasai wilayah perkotaan saja, karena di luar itu sudah merupakan wilayah gerilya TNI. TNI secara gencar melakukan hit & run (serang dan menghilang), ambush (penghadangan) terhadap konvoi Belanda, baik terhadap konvoi pergeseran pasukan, konvoi logistik, dsb, yang secara akumulatif menimbulkan kerugian personel, materiil dan moril yang tak tertanggungkan lagi bagi Belanda.

Setelah beberapa bulan strategi ermattung ini berjalan, dapat dikatakan bahwa TNI dapat menghalangi Belanda untuk mencapai tujuan agresinya. Belanda dapat dikatakan gagal karena terjebak di kota-kota saja, tanpa bisa dengan bebas melakukan pergerakan kesana kemari. Belanda dipaksa bersikap paranoid, mengalami kelelahan fisik dan psikis karena dipaksa harus waspada terus menerus. Mereka juga dipaksa melakukan berbagai operasi anti-gerilya yang ternyata tetap saja tidak efektif, karena TNI yang mereka hadapi bukan hanya lebih paham akan seluk beluk medan, namun juga mendapat dukungan penuh dari rakyat yang memberikan dukungan logistik yang tiada habis-habisnya.

Letjen TNI (Purn) Himawan Soetanto dalam bukunya yang fenomenal “Yogyakarta, 19 Desember 1948: Jenderal Spoor (Operatie Kraai) versus Jenderal Sudirman (Perintah Siasat No.1)” dalam bab terakhirnya berpendapat:

“Dalam merencanakan agresi militer keduanya, Belanda masih berpikir dalam alam perang konvensional di medan perang Eropa. Ia tidak merencanakan bagaimana seharusnya mengalahkan tentara gerilya yang bermotivasi tinggi, gigih dan ulet, yang dilahirkan di masa revolusi. Apakah Belanda menganggap perlawanan TNI masih merupakan perlawanan “ekstremis dan gerombolan bersenjata” yang tidak mengerti strategi dan taktik militer? Menghadapi agresi militer kedua Belanda, ternyata TNI telah dapat mengonsolidasikan diri, dan di bawah Panglima Besar Sudirman, TNI berkembang menjadi tentara yang lebih terorganisasi dan berdisiplin!”

P.M.H.Groen dalam bukunya “Marsroutes en Dwaalsporen. Het Nederlands Militair Strategisch Beleid in Indonesie 1945-1950” halaman 202 menyatakan bahwa pada Mei 1949, di semua medan gerilya di seluruh Jawa, TNI telah berhasil mendesak Belanda ke posisi strategis defensif. Hal itu antara lain terpantau nyata di daerah pegunungan selatan Lumajang, Malang dan Madiun di Jawa Timur, lalu Solo, Yogyakarta, Karesidenan Kedu hingga Banyumas di Jawa Bagian Tengah, sampai daerah Kuningan di Jawa Barat.

H.J.H. Alers dalam bukunya “Om Een Rode of Groene Merdeka. 10 Jaren Binnenlandse Politiek 1943-1953” pada halaman 204-205 mengakui kegagalan Belanda dalam menghancurkan TNI dengan mengatakan:

“…Met een klap over vrijwel geheel Java een toestand van groter verwarring ontstond, omdat er nergens meer vaste fronten gevormd konden worden. Het Republiekeinse leger was door de Nederlandse blitz totaal ongrijpbaar geworden en wel verre van vernietigd. Men dwong het in de positie van een guerilla strijdkracht, hetgeen juist de strijdwijze was welke haar het beste lag. Ik geloof dat men zich in Nederlandse militaire kringen in het geheel niet bewust is geweest, hoe onjuist de blitz strategie in de gegeven omstandigheden was…”

(…Dengan satu pukulan, terjadilah kekacauan yang sedemikian rupa di Jawa, sehingga tidak ada lagi garis-garis front yang pasti. Akibat serangan kilat Belanda, tentara Republik justru menyebar ke daerah-daerah yang luas, menjadikannya lebih sulit ditangkap, dan ternyata masih utuh, belum dapat dihancurkan. Belanda memaksa TNI untuk melakukan perlawanan gerilya, cara berperang yang sangat sesuai baginya. Saya yakin bahwa di kalangan militer Belanda kurang disadari bahwa strategi perang kilatnya tidak tepat untuk dikerahkan dalam situasi yang dihadapi saat itu…)

Panglima Divisi C “7 December” Mayor Jenderal Engles yang berhadapan langsung dengan gerilya Siliwangi di Jawa Barat dalam laporannya kepada Jenderal Spoor pada tanggal 17 Februari 1949 menyampaikan:

“Gezien hun aantal en in vergelijking met onze in personeels-aantal zwakke companien alsmede het feit, dat onze overwicht vooral door artillerie en vliegtuigen gedeeltelijk word gecompenseerd door hun grote terreinkennis en contact met de bevolking ligt de conclusie voor de hand, dat als er op hoog politiek niveau niet spoedig iets gebeurt, de ontwikkeling ongetwijfeld aanzienlijke gevaren aan zich brengt.”

(Melihat kenyataan bahwa perbandingan kekuatan personil mereka lebih unggul dibandingkan dengan kompi-kompi kita, dan kenyataan pula bahwa keunggulan artileri dan kekuatan udara kita ternyata dapat mereka imbangi dengan pengetahuan medan yang besar ditambah dukungan penuh dari penduduk, dapatlah disimpulkan, bahwa apabila dalam waktu dekat tidak ada kebijakan politik di tingkat tinggi, kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang tak terpecahkan.)

Terlihat jelas betapa putus asanya seorang Panglima Divisi Belanda dalam menghadapi gencarnya gerilya TNI. Keputusasaan yang sama melanda hampir segenap pucuk pimpinan militer Belanda saat itu. Keputusasaan inilah –ditambah tekanan politik internasional- yang kemudian memaksa Belanda untuk mengajak RI ke meja perundingan lagi. Puncaknya, pada tanggal 27 Desember 1949 –hanya setahun berselang dari Agresi Militer Belanda II- Kerajaan Belanda mau tidak mau harus mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Belanda pun harus angkat kaki dari Indonesia, suatu hasil yang tentunya tidak pernah disangka oleh para pimpinan militer Belanda ketika hari-hari pertama Agresi Militer Belanda II yang menurut persangkaan mereka berjalan “terlalu” lancar. Yang jelas, dengan hasil ini, sejarah mencatat bahwa dengan strategi ermattung-nya TNI telah berhasil dengan gemilang menundukkan sebuah kekuatan konvensional yang jauh lebih superior daripadanya.

Pentingnya Sinergi Antara Kekuatan Konvensional dan Inkonvensional di Masa Kini

Sebagai organisasi ketentaraan modern, maka wajar apabila TNI dewasa ini bertumpu kepada pola pikir konvensional. Gerilya –walaupun efektif dalam menghadapi kekuatan yang lebih superior- sangatlah high-cost. High-cost dalam artian begitu besarnya pengorbanan personel serta ruang yang harus disiapkan. Pengorbanan personel dalam artian bahwa peperangan gerilya merupakan peperangan siap-mati, peperangan yang sudah tidak memperhitungkan lagi perimbangan korban jiwa kita terhadap korban di pihak musuh, melainkan lebih menitikberatkan kepada damage(kerusakan) yang dapat ditimbulkan terhadap musuh, berapapun besarnya korban di pihak sendiri. Lihatlah Perang Kemerdekaan RI dalam menghadapi Agresi Militer Belanda I & II. Lihat pula Perang Vietnam dalam menghadapi AS, lalu Perang Afghanistan vs Uni Sovyet, dan kini Perang Taliban vs Koalisi di Afghanistan, serta Perang Irak. Korban personel di pihak gerilyawan selalu besar.

Misalnya, dalam Perang Vietnam (1955-1975), korban tewas di pihak militer Vietnam mencapai 1,2 juta jiwa, ditambah korban tewas sipil Vietnam mencapai 2 juta jiwa. Sedangkan di pihak AS, korban tewas di pihak militer hanya kurang dari 60.000 jiwa dan di pihak sipil sangat kecil. Kesudahan perang memang menunjukkan keberhasilan Vietnam menangkis invasi AS melalui sebuah gerilya berkepanjangan dalam kerangka war of attrition yang dipadu secara manis dengan pertempuran-pertempuran konvensional ketika kekuatan konvensional sudah dapat terbangun. Namun tetap tak terpungkiri bahwa pengorbanan yang harus ditanggung militer dan sipil sangatlah besar. Inilah ciri khas sebuah perang gerilya. Harga yang dibayar teramat mahal. Alutsista rusak masih bisa diganti, tapi nyawa yang hilang tak akan bisa tergantikan sampai kapanpun.

Secara ruang, perang gerilya juga menuntut pengorbanan yang besar. Tak jarang kota-kota dan wilayah urban lainnya harus dikorbankan dan dibiarkan diduduki musuh terlebih dahulu. Dalam kondisi seperti itu, sebelum ditinggalkan, tak jarang pula kita terpaksa menggunakan taktik scorched earth(bumi hangus) agar kota yang nanti diduduki lawan tidak dapat diberdayakan secara maksimal untuk kepentingan lawan, sebagaimana pernah kita terapkan dalam Bandung Lautan Api dsb.

Demikianlah, suatu perang gerilya menuntut pengorbanan yang tak terhingga. Dan sejatinya, perang gerilya saja tidaklah akan dapat menyelesaikan perang, karena hasilnya tidaklah decisive (menentukan) sebagaimana halnya perang konvensional. Dia hanya dapat memberikan tekanan secara berkepanjangan, dan efek dari tekanan itu harus diimbangi pula dengan upaya diplomasi sebagaimana ditunjukkan RI dalam menghadapi Agresi Militer Belanda II. Ketika itu, selain gigih berjuang secara gerilya, kita juga gigih menggalang dukungan di PBB serta ulet meraih simpati negara-negara sahabat. Akhirnya, perang itu diselesaikan di atas meja perundingan, dan tekanan yang diberikan dalam bentuk perang gerilya termasuk dalam salah satu faktor pendukung terwujudnya perundingan itu, walaupun bukan sebagai faktor tunggal yang menentukan.

Dalam Perang Saudara di Srilanka antara tentara pemerintah melawan pemberontak Macam Tamil pun, gerilya berkepanjangan yang dikobarkan Macan Tamil ternyata berujung kepada kegagalan. Gerilya tidak selalu menjamin kemenangan. Bahkan pada akhirnya, akibat minimnya dukungan politik dari luar negeri, war of attrition-nya Macam Tamil ini harus disudahi dengan kekalahan besar dan terbunuhnya hampir seluruh pemimpinnya tatkala tentara pemerintah memutuskan untuk memerangi Macan Tamil secara all-out dengan segenap kekuatan konvensionalnya. Pemberontakan Macan Tamil pun dapat dipadamkan secara total pada tanggal 18 Mei 2009.

Demikian pula dalam Perang Vietnam, walaupun gerilya diterapkan secara luas oleh Vietcong yang merupakan unit inkonvesional gerilyawan anti-AS yang diinfiltrasikan ke Vietnam Selatan, bersamaan dengan itu, kekuatan konvensional tentara Vietnam Utara sebagai induk sekaligusbacking Vietcong juga terus dibangun. Ini tak terlepas dari dukungan RRC & Uni Sovyet sebagai sesama pendukung ideologi komunisme di masa itu. Vienam Utara sendiri bukanlah sekedar gerilyawan yang keluar masuk hutan, namun telah tumbuh menjadi kekuatan darat, laut dan udara yang konvensional. Banyak terjadi pertempuran udara legendaris antara Vietnam & AS, melibatkan alutsista udara tercanggih di masa itu. Setidaknya, aspek ini menunjukkan bahwa Perang Vietnam –walaupun banyak terilhami oleh perang kemerdekaan Indonesia- tidak seratus persen sama dengan pengilhamnya, dan tidak seratus persen berwujud sebagai perang gerilya. Jatuhnya Saigon ke tangan Vietnam Utara yang menandai hengkangnya AS dari Vietnam juga merupakan sebuah hasil yang gemilang dari perpaduan serangan konvensional Vietnam Utara dan inkonvensional Vietcong yang mendahuluinya. Sinergi antara kekuatan konvensional dan inkonvensional inilah yang harus kita teladani. Artinya, kemampuan konvensional harus terus kita bangun, sementara sebagai back-up terhadap kemampuan konvensional itu, kesanggupan untuk dapat bertempur secara inkonvensional juga harus terus dipelihara bahkan ditingkatkan dengan inovasi-inovasi taktik yang sesuai dengan kondisi medan masing-masing.

Filosofi Garda Terdepan dan Benteng Terakhir

Slogan bahwa TNI merupakan “garda terdepan dan benteng terakhir” sesungguhnya memiliki filosofi strategi militer yang amat mendalam. “Garda terdepan” memiliki makna konvensional, dan “benteng terakhir” merupakan sebuah terminologi inkonvensional. Dikatakan “garda terdepan” karena TNI lah yang pertama-tama akan menghadapi dan menangkis setiap ancaman dari luar, terlebih lagi apabila sudah dalam bentuk serangan terbuka. “Garda terdepan” ini wujudnya dalam bentuk gelar kekuatan udara dan laut secara konvensional force-on-force di wilayah maritim terluar bila serangan lawan datang dari perbatasan laut, dan gelar kekuatan udara dan darat secara konvensional force-on-forcebila serangan datang dari perbatasan darat.

Kemampuan menjadi garda terdepan ini membutuhkan kekuatan konvensional yang memadai, yang tentunya memerlukan pendanaan yang mencukupi dari negara. Dalam kondisi damai, adakalanya pembiayaan ini dipandang sebagai beban yang merepotkan negara karena dianggap tidak menghasilkan produk yang tangible. Padahal, negara bukanlah perusahaan swasta yang harus berhitung untung rugi untuk pertahanan dirinya. Pendanaan yang besar di bidang pertahanan ini mau tidak mau harus ditempuh agar kita tidak perlu mengulang penderitaan para pejuang pendahulu kita di masa lampau yang dipaksa harus berperang secara inkonvensional melawan Belanda gara-gara keterbatasan alutsista yang dimiliki pada masa itu.

Andai saja para pendahulu kita memiliki alutsista yang memadai, tentunya Agresi Militer Belanda I & II dapat dipatahkan di hari H nya dengan kemampuan konvensional yang tangguh, baik dengan kemampuan penangkisan serangan udara, intersepsi terhadap serangan udara lawan, serta penggelaran armada kapal perang untuk menghalau upaya pendaratan marinir lawan, dan seterusnya. Bahkan bukan saja terpaku pada posisi bertahan lagi, namun kita juga bahkan dimungkinkan untuk mengambil inisiatif serangan guna merebut kembali daerah-daerah yang masih diduduki Belanda, sehingga hasil perang dapat diputuskan secara cepat, dan korban jiwa dan kerugian materiil pun dapat diminimalisir.

Jadi, sebagai prioritas utama, kekuatan konvensional harus dibangun sekuat mungkin, karena dengan inilah garda terdepan kita dapat bekerja menghalau setiap ancaman yang membahayakan negara. Karena itulah disebutnya “garda terdepan dan benteng terakhir” bukan “benteng terakhir dan garda terdepan”. Urutan menunjukkan prioritas. Jadi, kekuatan konvensional harus menjadi prioritas paling utama. Kekuatan konvensional inilah yang menentukan kewibawaan bangsa (national dignity) dalam percaturan geopolitik dunia. Kekuatan konvensional lah yang menentukan tingkatdeterrence effect (daya getar) kita di kawasan. Mengenai pentingnya kekuatan konvensional ini, tentunya sudah sering penulis bahas dalam tulisan-tulisan sebelumnya sehingga dalam tulisan ini, penulis tidak ingin berpanjang lebar lagi.

Nah, sebagai kemungkinan terburuk, alias sebagai “benteng terakhir”, maka kekuatan inkonvensional pun harus dipersiapkan dan disusun sedini mungkin. Pemeo mengatakan, hope for the best, prepare for the worst. Kita tentu berharap suatu serangan musuh dapat dipatahkan pada kesempatan pertama dengan penangkisan konvensional, namun, seandainya penangkisan konvensional ini gagal yang bukan tidak mungkin berakibat kepada lumpuhnya kekuatan konvensional itu, maka mau tidak mau, lawan harus kita hadapi dengan perang inkonvensional.

Mempersiapkan suatu sistem perlawanan inkonvensional tentunya harus berdasar kepada kemungkinan-kemungkinan terburuk yang diasumsikan telah terjadi pada saat perlawanan inkonvensional itu terpaksa digelar:

Perlawanan inkonvensional tentunya terpaksa digelar manakala perlawanan konvensional telah gugur, dalam artian, kita khususnya sudah tidak memiliki kekuatan udara dan laut lagi. Dengan demikian, kita harus membuat asumsi-asumsi terburuk dan memikirkan substitusinya maupun penyeimbangnya (to even the odd) sedari dini. Dengan ketiadaan kekuatan udara dan laut, dapat dikatakan bahwa kita hanya dapat melakukan perlawanan di darat, baik dengan sistem gerilya, sabotase, dsb. Ketiadaan kekuatan udara yang seharusnya memayungi kita menjadikan kita rentan terhadap serangan udara lawan. Untuk itu perlu dipikirkan antisipasinya, bagaimana penangkisan serangan udara harus dilakukan dalam konsep inkonvensional tersebut, serta bagaimana meminimalisir kemungkinan terdeteksi oleh unsur intai udara lawan, dsb.

Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan, kegagalan penangkisan konvensional kita tentunya juga berimplikasi kepada dihancurkannya atau direbutnya fasilitas-fasilitas industri pertahanan kita. Jangan berharap Pindad, DI, PAL, dll dapat beroperasi secara normal di dalam kondisi itu. Untuk itu, perlu dipikirkan juga bagaimana antisipasi dan substitusinya agar amunisi, persenjataan ringan dan berat, dll tetap dapat disediakan secara berkesinambungan untuk kelanjutan perang inkonvensional.

Pelibatan pihak-pihak nonmiliter juga sangat penting dalam perang inkonvensional. Segenap sumber daya sipil, baik milik negara maupun milik swasta harus bisa ditransformasikan untuk kepentingan perang, sesuai dengan spesifikasi dan kegunaannya masing-masing. Sejak dini, perlu dibentuk badan koordinasi pengerahan kekuatan sipil untuk keperluan perang inkonvensional. Setiap perusahaan swasta juga harus diberikan sosialisasi mengenai hal ini agar bila sewaktu-waktu perang harus terjadi, mereka harus sudah tahu apa yang dapat mereka lakukan dalam kerangka perlawanan inkonvensional semesta.

Karena perang inkonvensional pada umumnya akan sangat banyak menguras korban jiwa, maka agar sumber daya manusia tetap tersedia betapapun banyaknya korban yang akan timbul di pihak sendiri, maka diperlukan sistem rekrutmen darurat di masa perang yang harus dipikirkan sejak dini.

Baik untuk persiapan perang konvensional maupun inkonvensional, Komponen Cadangan harus dibentuk secepatnya agar dapat menjadi kekuatan pengganda yang harus bisa dipersiapkan dan dilatih sejak sekarang.

Dengan demikian, penyiapan kekuatan konvensional dan inkonvensional ini harus paralel. Tidak bisa kita mengandalkan kekuatan konvensional saja dan melupakan pentingnya kemampuan berperang secara inkonvensional. Dan sebaliknya pula, sebagai negara modern tidak layak kita hanya berharap untuk bertahan secara inkonvensional dan meremehkan signifikansi kekuatan konvensional. Garda terdepan maupun benteng terakhir ini harus dapat bersinergi serta disiapkan sejak dini, dalam satu kerangka sistem pertahanan semesta.

---


Referensi:

1. Simatupang, T.B., Laporan dari Banaran: Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1981.
2. Soetanto, Himawan, Yogyakarta, 19 Desember 1948: Jenderal Spoor (Operatie Kraai) versus Jenderal Sudirman (Perintah Siasat No.1), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
3. Groen, P.M.H., Marsroutes en Dwaalsporen. Het Nederlands Militair Strategisch Beleid in Indonesie 1945-1950, SDU Uitgeverij, ‘s-Gravenshage, 1991.
4. Alers, H.J.H., Om Een Rode of Groene Merdeka. 10 Jaren Binnenlandse Politiek 1943-1953, Eindhoven, 1956.

Tandef