Pemerintah Anggarkan Rp 8,6 Triliun untuk Pembelian Kapal Selam

Pemerintah menyiapkan anggaran lebih dari US$ 1 miliar (sekitar Rp 8,6 triliun) untuk membeli kapal selam TNI Angkatan Laut. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda TNI Susilo, mengatakan rencana pembelian kapal selam sudah dianggarkan sejak 2005. Anggarannya, "Tidak lebih dari US$ 2 miliar," kata Susilo kepada Tempo kemarin.

Pada 2005, pemerintah hanya menganggarkan US$ 700 juta, dengan asumsi harga kapal selam US$ 350-400 juta per unit. Seiring dengan berjalannya waktu, anggaran pun bertambah. 

Tahap awal, dua kapal selam akan dipesan untuk memperkuat armada TN AL. "Tahun ini kami harapkan bisa eksekusi," ujar Susilo.

Dia enggan menyebutkan harga setiap unit kapal selam yang akan dipesan. Susilo hanya mencontohkan kapal selam Scorpen produk Prancis yang dibeli Malaysia dengan harga 550 juta euro atau sekitar US$ 800 juta. "Tergantung kelengkapannya. Sekarang masih pembahasan teknis," katanya. Kapal selam TNI AL itu bakal dilengkapi senjata, seperti torpedo dan peluru kendali.

Selain Scorpen dari Prancis, ada tawaran kapal selam jenis U-209 dari Jerman dan Chang Bogo dari Korea Selatan. Tawaran mana yang bakal dipilih kini masih digodok Tim Evaluasi Pengadaan Kementerian Pertahanan. "Bisa Jerman, Prancis, atau Korea," kata Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Soeparno ketika dihubungi kemarin.

Sebelumnya, menurut Soeparno, ada empat negara yang mengajukan penawaran. Namun, satu negara produsen, yakni Rusia, mundur karena produk yang mereka tawarkan tak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan TNI AL. "Mereka menawarkan kapal selam besar," ujar dia.

Kapal selam yang dibutuhkan TNI AL tidak terlampau besar karena disesuaikan kondisi perairan Indonesia. Lagi pula, kata Soeparno, "Kalau kapal selam besar, anggarannya tidak cukup."

Soeparno menambahkan, TNI AL minimal memerlukan enam kapal selam. Saat ini TNI AL baru memiliki dua buah, yakni KRI Cakra dan KRI Nanggala, yang dibeli pada 1980-an. KRI Cakra masih dalam perbaikan dan baru rampung Januari tahun depan. 

Di samping bergantung pada ketersediaan dana, menurut Soeparno, pengadaan kapal selam memerlukan waktu lama. Pembuatan satu kapal selam, misalnya, bisa memakan waktu paling cepat tiga tahun.

Pada bagian lain, Laksamana Muda Susilo menambahkan, idealnya TNI AL memiliki sepuluh kapal selam untuk menjaga pertahanan seluruh wilayah laut Indonesia. Tiga unit untuk disiagakan di kawasan timur, tengah, dan barat perairan Indonesia. Tiga lainnya untuk pelatihan. Sisanya, "Cadangan jika kapal lain diperbaiki," kata dia.




Tempo Interaktif