Cetak biru pertahanan RI tidak berubah terkait Pangkalan Marinir AS di Darwin

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan bahwa cetak biru pertahanan RI tidak akan berubah terkait kebijakan pemerintahan Barack Obama untuk menempatkan pasukan marinirnya di Darwin, Australia.

"Keberadaan pasukan AS tak seperti dikhawatirkan banyak orang dan tak akan mengubah blueprint pertahanan kita. Keberadaan mereka justru bisa membantu menguatkan pasukan kita," katanya seusai memimpin rapat Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Kementerian Pertahanan di Jakarta, Jumat.

Purnomo menjelaskan bahwa penempatan personel AS di Darwin akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan diterjunkan 250 prajurit. "Para prajurit inilah yang nanti berkomitmen untuk latihan operasi bersama. Jadi keberadaan mereka dapat menjadi mitra dalam latihan operasi bersama," kata Menhan.

"Dan penempatan ini juga tidak akan mengubah rencana pemenuhan kekuatan pokok minumum (minimum essential forces/MEF)," ungkap Purnomo menambahkan.

Sebelumnya Presiden AS Barack Obama dalam rangkaian kunjungannya di Asia Pasifik menegaskan AS akan memantapkan pengaruhnya di kawasan tersebut. 

Langkah nyata yang dilakukan Obama dengan membuat kesepakatan dengan Perdana Menteri Australia Julia Gillard untuk memperluas kerja sama militer kedua negara salah satunya dengan menempatkan sekitar 2.500 marinir AS di Darwin.

Penempatan marinir AS di Darwin juga disinggung dalam pertemuan bilateral Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden AS Barack Obama di sela-sela KTT ke-19 ASEAN. 

Juru bicara kepresidenan bidang luar negeri Teuku Faizasyah yang hadir dalam pertemuan bilateral kedua kepala negara itu mengatakan, dalam penjelasannya Obama menyampaikan bahwa kehadiran marinir di Darwin dalam konteks hubungan bilateal AS dan Australia.

"Dan dalam hal itu, tidak terpaku pada satu kepentingan saja. Tetapi bagaimana kerja sama itu dapat diperluas menjadi pelatihan dan kerja sama militer dengan salah satu negara mitra utama AS," katanya.

Tentang kemungkinan kebijakan itu mengancam kedaulatan dan kepentingan Indonesia, Faizasyah mengatakan, "Itu harus dilihat secara komprehensif. Indonesia memiliki kerja sama dalam mekanisme kemitraan strategis baik dengan AS maupun Australia, sehingga atas kerja sama itu, maka kehadiran militer AS di Australia tidak akan mengancam kedaulatan Indonesia".

Antara News