KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014

Kebijakan Pembangunan Postur Pertahanan Militer

Prioritas dan fokus pengembangan postur pertahanan militer diarahkan pada

perwujudan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF) Tentara

Nasional Indonesia (TNI), dengan tetap mengacu pada konsep pengembangan

Postur Ideal TNI yang telah direncanakan dalam jangka panjang. Pengertian

Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF) adalah suatu standar

kekuatan pokok dan minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama

serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam

menghadapi ancaman aktual.

Prioritas pertama perwujudan MEF adalah peningkatan kemampuan mobilitas TNI

Angkatan Udara (TNI AU), TNI Angkatan Laut (TNI AL), dan TNI Angkatan Darat

(TNI AD) untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok TNI di seluruh wilayah

nasional. Prioritas MEF selanjutnya adalah pada peningkatan kemampuan satuan

tempur khususnya pasukan pemukul reaksi cepat (striking force) baik satuan di

tingkat pusat maupun satuan di wilayah, serta penyiapan pasukan siaga (standby

force) terutama untuk penanganan bencana alam serta untuk tugas-tugas misi

perdamaian dunia dan keadaan darurat lainnya. Kebutuhan-kebutuhan pendukung

lain dalam rangka perwujudan MEF akan dipenuhi pula secara bertahap sehingga

diharapkan MEF dapat dijadikan sebagai pijakan dasar menuju postur TNI yang

ideal.

Kebijakan Pemberdayaan Pertahanan Nirmiliter

Bentuk ancaman nonmiliter sangat bervariasi dan kompleks, baik yang berdimensi

ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum maupun ilmu pengetahuan dan

teknologi. Oleh karena itu, pemberdayaan pertahanan nirmiliter harus

mempertimbangkan karakteristik ancaman nonmiliter dan kompetensi fungsional

lembaga yang menanganinya. Kementerian/LPNK yang terkait agar segera

mengambil langkah-langkah strategis guna mengantisipasi ancaman nonmiliter,

termasuk menyiapkan kemampuan yang diperlukan untuk mengatasinya.

Dengan mengingat kompleksitas ancaman nonmiliter yang tidak selalu dapat diatasi

oleh satu sektor atau fungsi, maka koordinasi lintas sektoral harus diintensifkan,

termasuk mengefektifkan keberadaan badan-badan koordinasi lintas sektoral yang

sudah ada, antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BNPB),

Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), dan Badan Nasional Pengelola

Perbatasan (BNPP). Agar koordinasi lintas sektoral tersebut lebih efektif, dalam

penyusunan rencana strategis pertahanan nirmiliter berkoordinasi dengan

Kementerian/LPNK.

Kebijakan Pengerahan Kekuatan Pertahanan Militer

Pengerahan kekuatan TNI sebagai komponen utama dalam pertahanan militer

harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terutama yang

menyangkut tataran kewenangan serta tanggung jawab dan prinsip-prinsip dasar

dalam pengerahan kekuatan TNI.

a. Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada

Presiden, sedangkan tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada

Panglima TNI.

b. Dalam hal pengerahan kekuatan TNI untuk menghadapi ancaman bersenjata

Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kecuali dalam

keadaan memaksa.

c. Pengerahan kekuatan pengganda untuk pertahanan militer dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pengerahan kekuatan TNI harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak

asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum

nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup

berdampingan secara damai.

Prioritas pengerahan kekuatan TNI untuk lima tahun kedepan diarahkan untuk

merespons ancaman aktual yaitu konflik di wilayah perbatasan dan keamanan

pulau-pulau kecil terluar, ancaman separatisme, terorisme, bencana alam, konflik

horizontal, dan ragam kegiatan ilegal yang membahayakan kedaulatan negara

baik di darat maupun di laut, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa sesuai

dengan standar kemampuan MEF, dengan menerapkan pola Trimatra Terpadu.

Kebijakan Kerja Sama Internasional Bidang Pertahanan

Pemerintah mengembangkan kerja sama yang bernilai positif bagi kepentingan

nasional dan lingkungan internasional, dengan memperhatikan prinsip saling

menghormati, mempercayai, dan menguntungkan. Kerja sama internasional bidang

pertahanan berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri, sehingga harus

senantiasa dilaksanakan dengan prinsip one gate policy. Segala bentuk kerjasama

internasional bidang pertahanan menghindari pembentukan suatu pakta pertahanan

yang dapat mengurangi makna politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Prioritas kerja sama internasional bidang pertahanan diarahkan pada:

a. Peningkatan kerja sama dengan negara-negara tetangga yang berbatasan

langsung dengan Indonesia melalui program-program yang mendorong

penyelesaian persoalan perbatasan secara damai;

b. Peningkatan kerja sama dengan negara-negara sahabat yang memiliki komitmen

tinggi terhadap pengembangan kemampuan (capacity building) pertahanan

negara Indonesia, khususnya dalam upaya penanganan terorisme, kegiatan

bidang pendidikan dan latihan, pengembangan sumber daya manusia,

penanggulangan bencana, penegakan hukum di laut dan di udara, serta transfer

teknologi untuk Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI;

c. Akselerasi usaha-usaha mewujudkan ASEAN Security Community yang solid

dan kuat, dengan mempromosikan nilai-nilai perdamaian, penghormatan

terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi dalam berbagai forum yang

telah terbentuk;

d. Peningkatan peran aktif dalam Peacekeeping Operation (PKO) berdasarkan

mandat dari Dewan Keamanan PBB, serta peran aktif dalam mewujudkan

keamanan regional.

Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Kemandirian Industri Pertahanan

Indonesia memerlukan kebijakan yang lebih progresif untuk mengejar ketertinggalan

dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) bidang pertahanan,

dan dalam rangka mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan (Indhan).

Kemandirian industri pertahanan sangat bergantung pada tiga pilar pelaku Iptek,

yaitu perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan, industri, dan

user (TNI sebagai pengguna). Oleh sebab itu, pemerintah akan segera

merumuskan kebijakan terpadu bidang Iptek dan Indhan yang diarahkan pada

kebutuhan industri pertahanan, yang meliputi :

a. Pengembangan SDM, Program Unggulan dan Strategis yang berkualitas di

bidang rancang bangun dan rekayasa teknologi serta prioritas transfer teknologi

yang dibutuhkan;

b. Kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan

teknologi, dan industri pertahanan baik dalam negeri maupun luar negeri;

c. Pemberdayaan industri nasional yang berpotensi untuk memajukan industri

pertahanan.

Lembaga pemerintah terkait perlu menindaklanjuti kebijakan ini dengan langkahlangkah

strategis, diantaranya diversifikasi spektrum produk, baik komersial maupun

produk militer; menetapkan regulasi di lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI

untuk menggunakan produk dalam negeri; dan menetapkan regulasi kerja sama

pembiayaan pengembangan industri pertahanan, termasuk dengan melibatkan

pihak swasta sebagai bentuk komitmen terhadap upaya peningkatan kemandirian

industri pertahanan.

Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Ancaman yang bersumber dari konflik wilayah dan kawasan perbatasan serta

ancaman terhadap keamanan pulau-pulau kecil terluar merupakan salah satu

ancaman aktual untuk ditangani secara lebih serius, oleh sebab itu, prioritas

kebijakan pertahanan negara diarahkan pada :

a. Pengintegrasian peran dan fungsi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder)

terkait pengembangan kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar;

b. Maksimalisasi peran BNPP dalam rangka meningkatkan pengelolaan batas

wilayah negara dan kawasan perbatasan, serta pulau-pulau kecil terluar;

c. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan serta pulau-pulau

kecil terluar sebagaimana dimaksud pada poin b, termasuk pembangunan

infrastruktur perbatasan, pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, penuntasan

penentuan garis batas dengan negara tetangga, serta mengoordinasikan

penataan ruang kawasan pertahanan, dan pengamanan secara fisik

bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan dan TNI; dan

d. Optimalisasi upaya diplomasi secara bilateral dan/atau multilateral dengan

mengedepankan penyelesaian perbatasan secara damai dengan negara-negara

yang memiliki persoalan perbatasan dengan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Kebijakan Penganggaran

Anggaran pertahanan negara ditentukan dengan penghitungan secara

komprehensif semua kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan kemampuan

pertahanan negara. Sesuai dengan prioritas perwujudan MEF menghadapi

ancaman aktual dan potensial, maka prioritas kebijakan anggaran diarahkan untuk:

a. Memenuhi kebutuhan pemeliharaan, pengoperasian, dan modernisasi alat

angkut TNI AU, TNI AL, dan TNI AD, pembangunan pasukan pemukul dan

pasukan siaga, serta modernisasi dan pemeliharaan Alutsista dan sarana

prasarana pendukung lainnya bagi perwujudan MEF. Kementerian Pertahanan

dan TNI merumuskan secara teknis dan menetapkan secara proporsional

besaran anggaran pertahanan yang dialokasikan untuk mewujudkan MEF agar

instansi pemerintah yang terkait dapat secara tepat menetapkan kebijakan

anggaran pertahanan.

b. Meningkatkan profesionalitas SDM pertahanan negara melalui pendidikan dan

pelatihan, serta peningkatan kesejahteraan pegawai dan prajurit melalui

peningkatan penerimaan penghasilan, pelayanan kesehatan, dan penyediaan

fasilitas perumahan yang layak.

Anggaran untuk mendukung Pertahanan Nirmiliter agar diupayakan

Kementerian/LPNK dan instansi terkait, dalam rangka peningkatan partisipasi

masyarakat di bidang pertahanan negara secara sinergis dan berkesinambungan.

Kebijakan Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen pertahanan negara yang sangat

penting dalam mengontrol penyelenggaraan pertahanan negara yang efektif, bersih,

dan akuntabel. Fungsi pengawasan diselenggarakan melalui pengawasan internal

dan eksternal yang dipadukan dengan fungsi pengawasan legislatif serta kontrol

publik. Untuk pencapaian sasaran pengawasan secara maksimal, pengawasan

sebagai fungsi manajemen harus diberdayakan secara sinergis dengan fungsi

pengawasan internal dan eksternal yang sudah melembaga, sesuai dengan

prosedur dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan.

Read more the whole article