Kasal: banyak persoalan perbatasan laut berpotensi konflik

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno mengatakan, masih banyak persoalan perbatasan laut RI dengan sejumlah negara yang belum tuntas dan berpotensi konflik.

Dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Wakil Kasal Laksamana Madya TNI Marsetio pada Raker Teknis Operasi TNI Angkatan Laut, di Jakarta, Selasa, Kasal mengatakan, meski telah disepakati beberapa hal dalam forum KTT ke-19 ASEAN, namun ada beberapa persoalan yang masih belum tuntas.

Ia mengemukakan perkembangan lingkungan strategis saat ini yang terjadi sangat cepat, kompleks dan sulit diprediksi, baik pada tingkat global, regional maupun nasional turut membuat persoalan perbatasan laut dengan beberapa negara menjadi lebih kompleks. 

"Pada tingkat regional, meskipun telah tercapai kesepakatan ASEAN beberapa waktu lalu, namun masih banyak permasalahan perbatasan laut dengan negara-negara tetangga yang belum selesai serta berpotensi menjadi konflik," kata Soeparno menegaskan.

Indonesia memiliki batas laut dengan sepuluh negara yang belum tuntas yakni Timor Leste, Palau, India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, dan Australia.

Selain masalah perbatasan laut, permasalahan keamanan laut juga menjadi isu yang tidak boleh diabaikan. 

"Banyaknya kegiatan ilegal di laut harus dapat kita atasi, sehingga eksistensi TNI Angkatan Laut sebagai penegak kedaulatan dan penjaga keamanan di wilayah perairan yurisdiksi nasional dapat kita laksanakan," katanya. 

Terkait itu Kasal menambahkan, "Menyikapi hal tersebut. dibutuhkan kesiapsiagaan unsur, kewaspadaan dan peningkatan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut sebagai bagian dari komponen utama pertahanan negara,".

TNI Angkatan Laut akan terus melaksanakan penggelaran operasi di wilayah-wilayah perbatasan dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut yurisdiksi nasional.

"Berkaitan dengan hal tersebut, kuantitas maupun kualitas pelaksanaan operasi harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan, sebagai implementasi dari tanggung jawab TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan NKRI serta jaminan rasa aman bagi warga negara Indonesia maupun pengguna laut di wilayah perairan Indonesia dari berbagai tindak kekerasan, bahaya navigasi dan pelanggaran hukum," ujarnya. 

Raker Teknis Operasi TNI Angkatan Laut merupakan wadah diskusi dalam mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga apabila terdapat permasalahan dapat dicarikan jalan pemecahannya. 

"Kita ketahui bersama bahwa dalam merencanakan kegiatan operasi, harus dapat menjawab perkembangan lingkungan strategis yang berkembang secara dinamis sesuai perkiraan ancaman yang timbul, didukung kesiapan unsur, logistik, serta profesionalisme prajurit yang handal," kata Kasal.

Kegiatan yang diikuti unsur operasi dari seluruh Satuan, Komando Utama, serta pangkalan Angkatan Laut itu bertemakan "Dengan Rakernis Ops Tahun 2011, Kita Dukung Program Gelar Operasi yang Optimal Guna Mewujudkan TNI AL yang Handal dan Disegani".

Antara News