Pengadaan Alutsista Terapkan "Defense Support Economy"
Kementerian Pertahanan menerapkan prinsip "defense support economy" dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan. Untuk itu Kem...
https://pojokmiliter.blogspot.com/2012/01/pengadaan-alutsista-terapkan-defense.html
Kementerian Pertahanan menerapkan prinsip "defense support economy" dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan. Untuk itu Kemhan mengundang industri persenjataan nasional untuk turut serta dalam memenuhi kebutuhan persenjataan Tentara Nasional Indonesia.
Wamenhan Letjen Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan hal itu dalam kunjungan kerja ke Batam, Rabu (4/1), untuk melihat industri galangan kapal yang ada. Dalam kunjungan sehari itu, Wamenhan juga melihat fasilitas pemeliharaan dan perbaikan yang dimiliki TNI-AL di Mentingi, Tanjung Uban.
"Sebagai bagian pembangunan "minimum essential force", pemerintah memutuskan untuk memperbaiki alutsista yang dimiliki TNI. Hanya saja penguatan pertahanan akan dilakukan sejalan dengan upaya penguatan ekonomi nasional," ujar Sjafrie.
Menurut Wamenhan, harapan bagi turut terdorongnya kegiatan ekonomi dalam pengadaan alutsista bukanlah sesuatu yang mengada-ada, karena industri pertahanan membutuhkan banyak tenaga kerja. Industri-industri galangan kapal yang ada di Batam misalnya, mempekerjakan banyak sarjana perkapalan dan juga lulusan sekolah menengah kejuruan bidang perkapalan.
Sjafrie melihat ada beberapa industri galangan kapal nasional yang mampu memenuhi kebutuhan kapal bagi TNI-AL. Salah satunya PT Palindo Jaya yang sudah menghasilkan dua kapal rudal yakni KRI Clurit dan KRI Kujang.
"Kita melihat bagaimana sarjana-sarjana kita mendapat kesempatan untuk mempraktikkan ilmu mereka. Kita juga bisa mendapatkan kapal yang lebih murah yakni Rp73 miliar untuk satu kapal," kata Sjafrie.
Mengenai penunjukkan industri persenjataan nasional yang akan mendapat kesempatan untuk berperan serta, Kemhan menunjuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan untuk melakukan audit. Mantan Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu ditunjuk sebagai Ketua KKIP.
Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda Sumartono menambahkan, TNI-AL membutuhkan sekitar 24 kapal rudal untuk menjaga kawasan Barat Indonesia. Mengenai jadwal pengadaannya, TNI-AL menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki negara.
Dengan kapal yang dilengkapi peluru kendali, Sumartono menilai TNI-AL akan memiliki deteren lebih untuk menjaga wilayah Indonesia. Apalagi peluru kendali yang akan dipasangkan mempunyai jarak tembak hingga 120 km.
Menurut Wamenhan, penguatan TNI-AL menjadi perhatian karena dua pertiga wilayah Indonesia adalah perairan. Selain kapal-kapal permukaan, TNI-AL akan mendapatkan tiga kapal selam.
Tiga kapal selam yang akan diadakan, dibeli dari Korea Selatan. Pilihan Korea Selatan didasarkan atas alih teknologi yang diberikan oleh pihak Korsel. Sekitar 130 ahli perkapalan dari PT PAL dan perguruan tinggi akan ikut terlibat mulai dari desain pembuatan. Kapal selam ketiga bahkan sudah disepakati akan dibuat sepenuhnya di PT PAL Surabaya.
Apa pendapat anda tentang artikel diatas?