SBY Bandingkan TNI-Polri di Papua dengan Invasi Pasukan Koalisi di Libya

Peta Operasi di Libya oleh Coalition Forces

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membandingkan penanganan TNI-Polri terkait masalah Papua dengan invasi pasukan koalisi ke sejumlah negara, seperti Libya. Hal ini disampaikan SBY menanggapi kritik asing terhadap Indonesia terkait soal penanganan Papua.

"Bandingkan dengan kehadiran pasukan koalisi, misalnya di Irak, Afghanistan, Libya dan tempat-tempat lain dari segi kekuatan, aksi-aksi militernya. Kalau mereka melakukan kekuatan militer di negera lain, kita menugasi TNI dan Polri di negerinya sendiri," tegas SBY disambut tepuk tangan oleh para pejabat TNI-Polri.

Hal itu dikatakan SBY saat memberi pengarahan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri 2012 di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (20/1/2012). Hadir dalam acara Panglima TNI, Kapolri dan sejumlah menteri bidang Polkam.

SBY mengakui persoalan Papua mendapatkan perhatian dari kalangan internasional. Para pemimpin dunia, kata SBY, juga pernah menanyakan kepadanya perihal Papua saat ASEAN Summit beberapa waktu yang lalu.

"Meski mereka percaya kita dan mereka beri apresiasi tinggi, tapi karena NGO, press, dan kongres mereka angkat isu-isu begini, tentu mereka menanyakan ini ke saya. Saya jelaskan secara gamblang apa yang menjadi kebijakan kita," ujarnya.

SBY menjelaskan, kebijakan dasar pemerintah menyangkut Papua adalah pendekatan kesejahteraan (prosperity approach). Pendekatan ini adalah perubahan pendekatan keamanan (security approach) yang sebelumnya pernah dilakukan.

"Itu (kebijakan kesejahteraan-red) bukan hanya lips service, tapi kita jalankan melalui kebijakan, program, bahkan alokasi dan disrtibusi anggaran untuk Papua dan itu besar. Anggaran pembangunan per kepala di Papua adalah yang tertinggi di Indonesia," papar SBY.

Kepada PBB dan para pemimpin dunia, SBY menjelaskan, pemerintah RI sungguh ingin mempercepat pembangunan ekonomi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat di Papua. Namun kenyataannya, kata SBY, di Papua masih ada aksi-aksi politik dan aksi-aksi bersenjata dari elemen separatis.

"Dunia juga harus tahu masih ada elemen-elemen separatisme baik yang bergerak secara politik maupun dengan gerakan bersenjata. Itulah sebabnya TNI-Polri mengemban tugas di sana. bukan tanpa alasan. Bukan tanpa justifikasi. Itu pun dalam jumlah relatif kecil. Dan TNI kita tidak melakukan operasi ofensif, pertempuran-pertempuran besar di Papua," ujarnya.

Yang terpenting, kata SBY, masyarakat perlu diyakinkan bahwa penanganan aparat di Papua tidak melanggar hukum dan HAM. Dia juga mengimbau aparat di Bumi Cendrawasih melakukan tindakan eksesif.

Lebih lanjut SBY mengatakan, ia sebagai Presiden perlu membicarakan persoalan Papua sampai ke hal-hal teknis kepada aparat. Karena dalam pergaulan internasional, Presiden lah yang sering ditanya terkait persoalan HAM dan keamanan di dalam negeri, seperti Papua.

"Ada yang bertanya, apa presiden perlu bicara hingga masalah yang taktis dan teknis? Saya katakan harus. Kalau terjadi sesuatu yang dilakukan brigadir, di Papua, di era reformasi, info ini dengan cepat sampai ke New York, PBB, Jenewa. Yang ditanya presidennya. Oleh karena itu, saya punya tugas memastikan sistem di negeri ini berjalan dengan baik," tegasnya.

Detik News